PERMASALAHAN

1. Pelayanan pemberian insentif pajak kendaraan bermotor belum optimal karena masih belum berbasis sistem online yang terintegrasi.
2. Keterbatasan sarana prasarana teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, belum terintegrasinya sistem antar unit, serta belum tersedianya mekanisme monitoring layanan insentif pajak berbasis digital.

DESKRIPSI INOVASI

Rekomendasi Peruntukan Berbasis Online Sebagai Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat Dalam Pemberian Insentif Pajak Kendaraan Bermotor (SIKOMPAK) merupakan inovasi pelayanan publik berbasis sistem online yang dirancang untuk mempermudah proses pengajuan rekomendasi peruntukan kendaraan angkutan umum (plat kuning) secara terintegrasi dan digital. Sistem ini mengakomodasi seluruh tahapan layanan, mulai dari registrasi pemohon, validasi data oleh petugas, pengajuan surat keterangan, hingga pengajuan surat rekomendasi peruntukan yang melalui proses pemeriksaan, revisi, dan verifikasi berjenjang oleh petugas, kepala seksi, dan kepala bidang dalam satu alur kerja sistematis. Seluruh proses dilakukan melalui aplikasi sehingga pemohon tidak perlu berulang kali datang secara langsung, karena pengisian data, perbaikan dokumen, pemantauan status, hingga persetujuan dokumen dapat dilakukan secara elektronik. Mekanisme ini membuat pelayanan lebih cepat, transparan, terdokumentasi, serta mengurangi potensi kesalahan administrasi akibat proses manual. Selain meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sistem ini juga mendukung tertib administrasi kendaraan bermotor angkutan umum yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan kebijakan perpajakan daerah, termasuk skema insentif pajak kendaraan bermotor, karena data kendaraan dan dokumen pendukung tercatat secara lebih akurat dan terintegrasi dalam sistem.

DAMPAK INOVASI

Dampak setelah implementasi SIKOMPAK adalah sebagai berikut :

1. Proses pengajuan rekomendasi peruntukan yang sebelumnya dilakukan tatap muka secara langsung kini dapat dilakukan melalui sistem online sehingga waktu pelayanan menjadi lebih singkat.
3. Setiap tahapan awal pemeriksaan, revisi hingga verifikasi berjenjang dapat tercatat pada sistem sehingga dapat dilakukan pemantauan dengan jelas.
4. Penggunaan sistem digital meminimalkan duplikasi data, kehilangan berkas, serta kesalahan input manual.
5. Mempermudah petugas dalam melakukan proses administrasi karena verifikasi dan pengelolaan dokumen sudah terintegrasi dalam sistem.
6. Seluruh data permohonan tersimpan secara sistematis sehingga memudahkan pengawasan dan pelaporan.
7. Dengan data kendaraan dan dokumen rekomendasi yang lebih valid, pemerintah dapat memiliki dasar administrasi yang lebih akurat dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan daerah.